Mantan Menteri Era SBY Tersangkut Korupsi E-KTP

PortalBerjaya – Ditengah seru nya mengikuti kabar pemilihan gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta, tanah air tengah diramaikan kasus korupsi e-ktp. Mantan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi dikabarkan ikut menikmati dana hasil korupsi e-ktp yang dilakukan oleh irman dan sugiharto.

seperti yang kita ketahui, Gamawan adalah salah satu menteri kabinet era presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Irman dan Sugiharto didakwa melakukan korupsi secara bersama-sama dalam proyek pengadaan paket penerapan kartu tanda penduduk elektronik pada tahun anggaran 2011–2013 yang berakibat negara rugi hingga Rp2,3 triliun.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menguak peran dan penerimaan uang Gamawan dalam proyek yang menelan biaya hingga Rp5,9 triliun. Gamawan Fauzi menerima dana hasil korupsi e-KTP sebesar USD4,5 juta dan Rp50 juta.

Menurut Jaksa KPK, pada tahun 2009 bulan November, Gamawan Fauzi selaku Menteri Dalam Negeri mengirim surat kepada Menteri Keuangan dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 471.13/4210.A/SJ untuk mengubah sumber pembiayaan proyek e-KTP, yang semula menggunakan pinjaman luar negeri menjadi anggaran murni.

Perubahan sumber biaya tersebut pun dibahas dalam rapat kerja antara Kemendagri dengan Komisi II DPR RI. Lalu pada Februari 2010, selesai rapat membahas anggaran Kemendagri, terdakwa I dimintai uang oleh Burhanudin Napitupulu selaku Ketua Komisi II DPR RI ketika itu.

Setelah melakukan serangkaian pertemuan, akhirnya disepakati soal proyek e-KTP ini, antara Andi Agustinus alias Andi Narogong, pengusaha rekanan yang biasa mengendalikan proyek dengan Kemendagri dan Komisi II DPR. Hingga akhirnya munculah angka Rp5,9 triliun‎ untuk pembiayaan proyek e-KTP.

“Pembahasan perubahan anggaran tersebut dikawal oleh Fraksi Golkar dan Demokrat, dengan kompensasi Andi Narogong akan memberikan fee kepada beberapa anggota DPR dan pejabat Kemendagri,” ucap Jaksa.

Hasil dari beberapa kesepakatan dan pengaturan yang dilakukan Andi Narogong, pada 20 Juni 2011, panitia menyampaikan usulan penetapan pemenang pelaksanaan e-KTP dengan rincian pemenang adalah Konsorsium PNRI dengan penawaran Rp5.841.896.144.993. Kemudian pemenang cadangan adalah Konsorsium Astragraphia dengan harga penawaran Rp5.950.305.788.654.

setelah beberapa hari, tepatnya 21 juni 2011, Gamawan menetapkan konsorsium PNRI sebagai pemenang lelang dengan harga penawaran Rp5.841.897.154.893, berdasarkan Surat Keputusan Mendagri Nomor 471.13-476 Tahun 2011. Penetapan tersebut diikut dengan pengumuman pemenang lelang oleh panitia setelah lima hari kemudian.

Namun pada akhirnya proyek e-KTP ini tidak berjalan dengan lancar dan ketahuan oleh KPK. Megaproyek di era Presiden SBY itu diduga merugikan keuangan negara hingga Rp2.314.904.334.276,38 sesuai perhitungan BPKP. Dana hasil korupsi tersebut masuk ke kantong pribadi anggota DPR, pejabat di Kemendagri, pengusaha pemenang proyek, dan partai politik.

Irman dan Sugiharto melanggar Pasal 2 Ayat (1) dan/atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

x

Check Also

Iwa K

Iwa K Tertangkap Tangan Membawa Narkoba Jenis Ganja di Bandara Soetta

Portalberjaya, Olahraga – Salah satu musisi tanah air bergenre Rap, Iwa K yang memiliki nama ...